Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Penanggulangan Bencana

Nathanael Ricardo May 28, 2021May 29, 2021 ancaman dan dampak bencana, anggaran penanggulangan bencana, bantuan bencana alam, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dampak bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan bencana, hak masyarakat, hak pengungsi, Indonesia disaster aid, Indonesia disaster donation, Indonesia disaster relief, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, korban bencana, luas wilayah terkena bencana, MVT foundation, peduli bencana alam, pelindungan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemulihan kondisi korban bencana, penanganan bencana, penanggulangan bencana, penanggung jawab penanggulangan bencana, penetapan status bencana, penetapan status dan tingkat bencana, pengumpulan uang, pengurangan resiko bencana, standar pelayanan minimum, sumber bahaya bencana, tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah pusat, teknologi sebagai sumber ancaman, tingkatan bencana nasional dan daerah, Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007, wewenang pemerintah daerah, yayasan media visi transformasi, yayasan MVT

Sesuai dengan amanat Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada peristiwa bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial.

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat:
Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

Pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai (dana pemerintah yang dicadangkan merupakan dana siap pakai apabila terjadi bencana); dan
Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Wewenang Pemerintah Pusat:
Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional (termasuk pemberian izin pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional menjadi kewenangan Menteri Sosial)

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator yang meliputi: jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan peraturan presiden.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah:
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Wewenang Pemerintah Daerah:
Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi:

Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya (pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya)

Sumber : siagabencana

Baca berita terkait :

Baca berita utama :

Potensi Bencana dan Info Lengkap Siaga dan Tanggap Bencana Alam Indonesia
Potensi Bencana dan Jenis-jenis Bencana Alam di Indonesia
Info Tanggap Darurat dan Siaga Bencana Indonesia
Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia
Fakta Bencana dan Istilah Kebencanaan
Lembaga yang Berperan dalam Penanggulangan Bencana
Bantuan Bencana dan Yayasan Kemanusiaan Peduli Bencana

You May Also Like